peraturan pemerintah tentang kelurahan. Peraturan Pemerintah memiliki norma hukum yang kekuatan mengikatnya berada tepat di bawah undang-undang. peraturan pemerintah tentang kelurahan

 
 Peraturan Pemerintah memiliki norma hukum yang kekuatan mengikatnya berada tepat di bawah undang-undangperaturan pemerintah tentang kelurahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK

Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri sipil (PNS). Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 4. a kerja sama antar Desa. 3. luas wilayah; e. Sementara itu dalam UU yang khususmengatur pembentukan peraturan perundang-undangan yakni dalam UU No. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan; Mengingat : 1. rah Antar Desa adalatr musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing badan permLrsyawaratan desa, Pemerintah Desa, Can unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalanr rangl<. tanah-tanah selebihnya dari batas. Ida mengatakan, pemberian THR keagamaan. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 6. Dokumen : Pemerintah Pusat. Surat Edaran ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia. Tahun. 2016 No. 2018/NO. Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan. 2021/No. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702); 6. PP No. Sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mempercepat penurunan stunting, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 2021. 30/2019. TENTANG DATABASE PERATURAN. U. Peraturan Presiden Nomor 27. Umum Revitalisasi Posyandu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentan g Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 22. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/ Walikota melalui Camat. 20, LN. 72, TLN NO. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK. Beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan. 1076, peraturan. PRODUK HUKUM. STATUS PERATURAN. U. 6 Tahun 2014 tentang Desa diikuti Peraturan Pemerintah No. Status Akhir : Tidak Berlaku. This means that the position of the village head and the BPD (Village Consultative Body) are equal or on the same level. STATUS PERATURAN. l. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDAFTARAN TANAH. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan. Kehutanan tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;. Desa adat menjadi Desa; dan d. dan/atau kelurahan/desa atau. Ayat (2) di pasal 211 menerangkan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624); 4. Namun, peraturan. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 4. PENDAHULUAN A. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53). 3. TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAGELANG, Menimbang : a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 14. 7. See more of RT 02 RW 03 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo on Facebook. 47, LN. or. Pembagian administratif Indonesia adalah pembagian wilayah daratan dan perairan di Indonesia untuk dikelola oleh pemerintah daerah di dalam batas-batas wilayahnya masing-masing menurut prinsip otonomi, dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email [email protected] Tahun 2001) Pentingnya penyusunan Peraturan Pemerintah ini secara tegas juga disebutkan dalam Agenda 21 Indonesia, Strategi Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan dan sebagai pelaksanaan dari Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang. Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3. Permen PAN & RB No. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam Pedoman Penyususnan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan ini yang dimaksud dengan. Dalam Penjelasan PP No. 2 Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis ingin. UMUM 1. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588); 6. pendekatan ekonomi sirkular oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi. 1654, jdih. Peraturan Pemerintah (PP) NO. setneg. 2021/NO. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan. 569, kemendagri. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Malang. Peraturan Pemerintah RI No. Silakan hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda. Mengacu pada peraturan ini, susunan organisasi pemerintah desa terdiri dari kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Mengingat : 1. 4. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252) ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 7. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di KelurahanPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4),. SEKRETARIAT PPS PEMILU 2024. 5. 5888, LL SETNEG : 89 HLM. 1. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan ketentuan tentang sistem informasi kesehatan pada Bab. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa; 8. 07/2020 tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana. 6205, LL SETKAB : 15 HLM. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. U. 5393, LL SETNEG : 17 HLM. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok. 2. Menimbang: a. Peraturan Pemerintah Nomor. id: 14 hlm. Pendanaan Forkopimda provinsi bersumber dari APBD provinsi, pendanaan Forkopimda kabupaten/kota bersumber dari APBD kabupaten/kota, sedangkan Forkopimcam pendanaan bersumber dari. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah kecamatan. Peraturan Presiden 1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1592); 7. PENERIMAAN MAHASISWA KKN. Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang. PEMERINTAHAN DAERAH. go. Kelurahan; dan i. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara nomor 3372); MEMUTUSKAN:…Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan; Mengingat : 1. 6206, LL SETKAB : 28 HLM. Salah satu perundang-undangan yang mengatur tentang desa adalah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. PP ini mencabut Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 28 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 2018. Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan: bagtapem: Data: 2007: 7:. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahPasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula. tentang Pemerintahan Daerah, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (PP No. - 1 - PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2005 TENTANG KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2016. Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 221 dan pasal 226, serta Peraturan Pemerintan nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 50 menyebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka. Berlaku. Desa adalah desa dan desa adat atau yang. 2022/No. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari 8 Bab dan 15 Pasal, yaitu (I) Ketentuan Umum, (II) Ruang Lingkup, (III) Kewenangan, (IV) Penyelenggaraan. 2021/No. BAB I. Dalam. Begitu pula dengan pemerintah. Pemerintah Desa dan Kelurahan yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di Desa dan Kelurahan; c. go. Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan. huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; Mengingat : 1. , Pasal 230 ayat (1)dan Penjelasan Pasal 230 ayat 10 ibid. Latar Belakang. pemerintah menetapkan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan. Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara. 4. 1. 6797, jdih. Judul. T. menyusun rancangan peraturan daerah (Perda) tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 17 Ibid, pasal 14. 3. Jakarta – Pada tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota. satu bentuk peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam Pasal 69 UU No. Republik Indonesia Tahun 1945; 2. (2) Formasi dan persyaratan jabatan perangkat. Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017, dan. 25, BN. Sehingga penetapan semacam ini sudah diatur dalam undang – undang, seperti yang tertera dalam peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 mengenai kelurahan. 05/2021, BN. Peraturan Perundang-undangan. Dalam UU ASN tidak ditemukan frasa pejabat negara, melainkan frasa tersebut digantikan dengan pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi dan pejabat fungsional. 150, TLN No. Mengingat : 1. Kelurahan memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan penyelenggaraan urusan pemerintah di wilayahnya. Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pasal 24 Pembinaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi : a. Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga. 6016, LL SETNEG : 44 HLM. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Kelurahan merupakan wilayah gabungan dari beberapa Rukun Warga (RW). PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KELURAHAN. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara,. Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang. Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa diterbitkan atas pertimbangan: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa. UU No. PP ini mencabut Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 28 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 2018. ABSTRAK: Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa. 130, BN. Peraturan Pemerintah - [PERATURAN. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang. Iviusyawa. Permendagri 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari 8 Bab dan 15 Pasal, yaitu (I). Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. : 1. lembaga teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Pada saat pertama kali dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978, DKI Jakarta pada awalnya memiliki 5 kota administratif yang kemudian dibagi lagi menjadi 30 kecamatan. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Kelompok Jabatan Fungsional. go. bahwa organisasi Kelurahan yang ada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah. TENTANG. • UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah 15 Oktober 2004. 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 1. Peraturan Pemerintah (PP) NO. id : 16 hlm. Pendapatan daerah diatur. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4588); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159. Peraturan : Permenkes No.